Kapan kita selesai berjibaku dengan penyebaran virus corona ini? Kita perlu cepat mengatasi pandemi ini di Indonesia supaya ekonomi kembali berjalan normal. Dan, yang lebih penting lagi, agar angka kematian akibat Covid-19 tidak terus meningkat.
Berita vaksin sudah memberikan cahaya di ujung terowongan yang gelap. Tetapi kapan terowongan corona ini berakhir? The New York Times melaporkan bahwa untuk seluruh negara berkembang paling banyak hanya 20% populasinya yang akan bisa mendapatkan vaksin di 2021. Sementara negara-negara kaya sudah memesan lebih dari setengah ketersediaan vaksin dunia di tahun depan.
Jadi pernyataan Presiden Jokowi bahwa vaksin akan gratis perlu ditambahi kapan vaksin tersebut didapat? Sama seperti jika obat kanker ditemukan dan gratis, penderita kanker stadium 4 akan langsung bertanya: kapan saya bisa minum obatnya? bisakah sekarang?
Karena tingkat urgensi yang tinggi, maka harus ada cara cepat menghentikan penyebaran virus di Indonesia. Menurut para ahli, penyebaran virus terhenti jika 70-90% populasi divaksinasi. Ini dikenal dengan herd immunity.
Persentase ini juga sama dengan persentase populasi masyarakat Indonesia yang hidup di atas garis kemiskinan. Menurut data 2020, 9,78% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Dengan perkiraan tambahan 5,5-8 juta penduduk miskin karena pandemi ini, maka maksimal 12,5% penduduk Indonesia yang terkategori miskin di tahun depan. Dengan kata lain, sekitar 87% penduduk hidup di atas garis kemiskinan
Maka, jika vaksin dikenakan biaya murah, kita targetkan 87% persen penduduk ini akan membelinya. Jika itu terjadi maka akan Indonesia akan mencapai herd immunity.
Pendapatan dari vaksin berbayar ini dapat pemerintah gunakan untuk membeli vaksin berkualitas termasuk dengan biaya distribusinya. Vaksinasi sudah dimulai di Inggris Raya dan Amerika Serikat. Bahkan Singapura sudah punya target bahwa vaksin terhadap warganya akan selesai tahun depan. Tentunya ini karena kredibilitas keuangan negara mereka. Dengan pendapatan dari vaksin, pemerintah Indonesia bisa lebih leluasa bersaing dengan negara kaya dalam memesan vaksin yang terbaik.
Jika vaksin dibagikan gratis, ini tentunya semakin memberatkan anggaran negara yang sudah defisit 6,3% terhadap PDB dikarenakan wabah ini. Selain itu, gratis tidak menjamin 87% rakyat kita lebih ingin divaksin daripada jika mereka harus bayar harga murah atau bersubsidi.
Sebelumnya beredar kabar bahwa untuk jalur mandiri, per orang harus bayar antara 100 ribu sampai 2 juta rupiah untuk mendapatkan vaksin 2 kali suntik. Katakanlah itu harga pembelian vaksin tersebut. Robert Litan, ekonom dari Brookings Institute, mengatakan bahwa vaksin tidak hanya menguntungkan penerima tetapi juga masyarakat karena penerima berkontribusi pada tercapainya herd immunity. Dengan demikian, menurut Litan, penerima vaksin harus dibayar.
Dalam kasus AS dimana menurut suatu survei hanya 44% warganya yang mau divaksin padahal vaksin sudah gratis, maka Litan mengusulkan untuk membayar warga AS $1000 dolar jika ia mau divaksin dengan alasan karena penerima vaksin sudah berkontribusi pada tercapainya herd immunity.
Untuk kasus Indonesia, pemerintah dapat mensubsidi harga vaksin sebagai imbal jasa bagi penerima yang sudah berkontribusi pada herd immunity. Dengan demikian harga yang harus dibayar tiap warga negara untuk vaksin menjadi murah.
Menurut survei Kementerian Kesehatan dan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunizations) yang diumumkan bulan Oktober lalu, hanya sekitar 65% orang Indonesia yang mau divaksin, 26% belum tahu, dan 7,6% tidak mau. Tentunya pertanyaan ini didasarkan asumsi vaksin berbayar harga normal. Dengan adanya subsidi, diharapkan 26% yang belum tahu menjadi mau divaksin.
Singkat kata, vaksinasi di Indonesia sebaiknya berbayar dengan harga subsidi untuk mendapatkan vaksin berkualitas dengan lebih cepat. Alokasi anggaran yang sebelumnya untuk vaksin gratis dapat digunakan untuk meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membeli vaksin tetapi juga akan menikmati herd immunity.
Sambal Kroepoek 